Tugas IBD 4

REFORMASI DI BIDANG POLITIK UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN DIBIDANG POLITIK

Salah satu buah dari reformasi bagi dunia politik adalah keterbukaan. Setiap orang atau kelompok merasa bebas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya di tengah alam reformasi ini seperti apapun pendapat itu. Lalu selanjutnya diserahkan ke pasar yang akan merespon ide tersebut, apakah ia diterima lalu mendapatkan dukungan. Atau sebaliknya ditolak sehingga ide itu hanya ibarat angin lalu dan tidak meninggalkan pengaruh.

Proses reformasi politik di Indonesia, terjadi dengan segala gegap gempita dan bermacam kebebasan yang berkembang, serta kaitannya dengan krisis ekonomi yang terjadi. Menimbulkan pandangan optimis tentang reformasi politik yang demokratis dan spesimis yang muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis. Namun justru dengan kombinasi antara optimisme dan spesimisme itulah kita akan terdorong untuk tak pernah berhenti memikirkan solusi untuk bangsa ini, tanpa terburu-buru menyerah kepada keadaan.

Salah satu terjadinya reformasi dibidang politik adalah karena adanya Kolusi,Nepotisme dan Korupsi sehingga masyarakat indonesia mulai tidak percaya terhadap pemerintahan indonesia saat itu .

Penanggulangan krisis di bidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali secepatnya wibawa dan legitimasi pemerintah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan.Pelaksanaan Reformasi di bidang politik ditujukan pada usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas.

Untuk mewujudkan keadilan dibidang politik salah satunya adalah dengan membarantas adanya KKN(Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) dan memberlakukan hukum secara adil baik untuk masyarakat menengah kebawah dan masyarakat menengah ke atas sehingga tidak ada prioritas pembelaan hukum. Untuk memberantas KKN kita serahkan semua kepada KPK tetapi saya hanya memberikan saran dengan memberantas dari tatanan kepemerintahan terlebih dahulu agar kepemerintahan indonesia menjadi lebih bersih.